Buletin10.id – Jombang -Problem tahunan setiap akhir dan awal tahun anggaran jadi sorotan DPRD Kabupaten Jombang. Terutama terkait persoalan proyek-proyek fisik yang pelaksanaannya tidak tepat waktu alias molor, mendapat perhatian khusus dari para wakil rakyat.
Secara khusus, para wakil rakyat meminta Pemkab Jombang agar melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengantisipasi kejadian proyek molor agar tidak terulang kembali tahun 2024.
Salah satu saran dari wakil rakyat, yakni mendorong percepatan pelaksanaan lelang proyek. Termasuk wajib hukumnya agar Pemkab Jombang lebih cermat dan jeli dalam menetapkan pemenang tender proyek.
”Informasi yang kami peroleh, hingga pertengahan bulan Februari 2024 ini masih belum ada paket proyek yang masuk lelang,” ungkap Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi.
Politisi senior PKB Jombang ini meminta Pemkab Jombang agar segera mempercepat pelaksanaan lelang proyek fisik. Tentunya, dengan mempercepat lelang, agar proyek-proyek yang sudah direncanakan sejak tahun lalu bisa segera dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.
Sehingga, lanjut pria yang akrab dipanggil abah Mas’ud ini, evaluasi proyek bisa berjalan sebelum tutup tahun anggaran.
”Seharusnya bulan Februari ini seluruh lelang proyek sudah berjalan. Sehingga pembangunan bisa segera dimulai,” imbuhnya.
Selain itu, ia menghimbau agar Pemkab Jombang harus lebih memperketat pengawasan pada kontraktor. Hal itu perlu dilakukan agar proyek bisa tuntas 100 persen dan tidak terputus di tengah proses pembangunan.
”Kita berkaca pada tahun 2023 lalu ya. Ada dua proyek yang tidak tuntas. Masing-masing proyek fisik Puskesmas Blimbing di Kecamatan Kesamben dan Sentra PKL di Jalan KH Ahmad Dahlan Jombang Kota,” ungkapnya.
Atas insiden kegagalan dua proyek tersebut, diharapkan Pemkab Jombang bisa melakukan evaluasi menyeluruh. Sehingga tahun 2024 bisa melakukan langkah-langkah yang tepat terkait pelaksanaan seluruh proyek fisik di Jombang.
”Pemkab Jombang harus introspeksi. Harus berbenah terkait pelaksanaan proyek fisik. Jangan terulang lagi kegagalan pengerjaan proyek-proyek fisik seperti tahun lalu,” paparnya
Politikus senior PKB Jombang ini mengungkapkan, apabila terdapat proyek fisik yang tidak selesai tepat waktu, tentunya masyarakat yang akan dirugikan.
”Seperti proyek puskesmas Belimbing itu ya, padahal proyek itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Ironisnya, hingga saat ini tidak tuntas. Imbasnya, pelayanan tidak maksimal jika seperti ini. Karena jelas yang dirugikan adalah masyarakat luas,” pungkasnya.
Perlu diketahui, sejak bulan Februari, pengajuan lelang di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdakab Jombang masih sepi.
Bahkan akibat sepinya pengajuan lelang proyek, Bagian PBJ Jombang terpaksa berkirim surat ke masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Tujuannya untuk mendorong percepatan pengajuan paket lelang. Sehingga proyek yang sudah direncanakan ada APBD 2024 ini bisa segera dilaksanakan dan selesai tepat waktu. (Sal)
