buletin10.id – Jombang – Kementerian Sosial (Kemensos) RI dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang berkolaborasi untuk sosialisasi penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan Bantuan Sosial (Bansos) benar-benar menjangkau warga yang paling membutuhkan.
Sosialisasi tersebut berlangsung di Pendopo Kabupaten Jombang pada Sabtu (28/02/2026).
Kegiatan tersebut mengusung tema Kolaborasi Program Prioritas Presiden Dalam Rangka Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi.
Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul tersebut hadir bersama rombongan pada pukul 15.30 WIB disambut Bupati Jombang, Warsubi, Wakil Bupati Jombang Salmanudin Yazid, Sekdakab Jombang Agus Purnomo, Kepala BPS Jombang, Perwakilan Forkopimda, para Kepala OPD terkait lingkup Pemkab Jombang. Tampak hadir juga Kepala Desa/Lurah, operator data desa/kelurahan, serta para SDM pilar-pilar sosial se-Kabupaten Jombang, Pendamping PKH, TKSK dan TAGANA.
Dalam arahannya, Mensos Syaifullah Yusuf menekankan pentingnya pengakhiran ego sektoral data sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Mulai tahun 2025, data kemiskinan dipusatkan pada satu pintu yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan disajikan dalam peringkat Desil (1–10).
Gus Ipul menegaskan bahwa Bupati, Wakil Bupati Jombang, hingga para pendamping dan Operator SIKS-NG Desa/Kelurahan harus memperkuat kolaborasi untuk menghadirkan data yang lebih akurat. Gus Ipul juga menekankan bahwa data kemiskinan tersebut bersifat dinamis. Sehingga perlu dimutakhirkan secara terus-menerus melalui berbagai saluran, baik jalur formal maupun partisipasi masyarakat.
Intinya, lanjut Gus Ipul, elemen-elemen strategis seperti RT, RW, kepala desa, Dinas Sosial, hingga BPS di daerah harus bersinergi di bawah koordinasi Bupati. Hasil pemutakhiran data dari tingkat desa ini nantinya akan dibawa ke Jakarta untuk diolah dan disajikan setiap tiga bulan sekali dalam bentuk pemeringkatan desil 1 sampai 10. Langkah tersebut merupakan bentuk intervensi nyata pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan serta pemberian perlindungan sosial yang tepat sasaran.
“Data ini sangat dinamis, kondisi pagi dan sore bisa berbeda. Tugas kita di daerah adalah membantu pemutakhiran data secara faktual di lapangan, lalu mengirimkannya ke BPS. Hasil olah data ini akan disajikan setiap 3 bulan sekali. Dengan data yang akurat, kita menghindari kesalahan sasaran yang bisa menjadi temuan di masa depan,” ungkap Gus Ipul secara detil.
Selain jalur formal melalui Musyawarah Desa (Musdes), Gus Ipul juga membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik melalui mekanisme digital. Jika masyarakat menemukan ketidaksesuaian bantuan seperti penerima yang memiliki aset mewah, mereka dapat melaporkan melalui saluran resmi melalui Aplikasi Cek Bansos: Melalui fitur “Usul” dan “Sanggah”. Command Center Kemensos: Kontak 171 atau 021-171 (Layanan 24 Jam). WhatsApp Center Kemensos Lapor Bansos: 08877 171 171.
Berdasarkan evaluasi dan pemutakhiran data yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) RI sepanjang tahun 2025 lalu, telah ditemukan hampir 2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dinyatakan tidak lagi memenuhi kriteria untuk menerima bantuan sosial (bansos). Sehingga data harus terus dimutakhirkan secara berkala.
Tidak hanya itu, dalam kunjungan ini, Gus Ipul juga melihat langsung penampilan siswa-siswi Sekolah Rakyat (SR) dan mengajak dialog Kepala Sekolah dan siswa-siswi SR untuk mengetahui perkembanganya. Gus Ipul menyebut, bahwa per Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan operasional 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia, salah satunya SR yang ada di kabupaten Jombang. Dimana SR diperuntukkan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Bupati Jombang, Warsubi, menyambut baik bimbingan teknis ini sebagai langkah penting dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jombang. Beliau menegaskan komitmen Pemkab Jombang untuk memperkuat peran Operator Data Desa dan pilar-pilar sosial.
“Kami sangat mendukung penerapan DTSEN. Dengan pemetaan Desil yang jelas, intervensi pemerintah daerah akan lebih terukur. Kami siap berkolaborasi untuk menghadirkan data yang faktual dari tingkat RT/RW hingga Kabupaten, agar seluruh program bantuan sosial tepat sasaran, dan manfaat bagi masyarakat Jombang,” tandas Bupati Warsubi. (sal)
