Buletin10.id – Jombang – DPRD Kabupaten Jombang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda “Penyampaian Jawaban Bupati Jombang Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029.
Rapat paripurna yang berlangsung pada Senin pagi (23/06/2025) tersebut menjadi tahapan lanjutan dalam proses legislasi. Usai rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji, Bupati Warsubi dan Wakil Bupati Salmanudin Yazid secara bergantian memberikan jawaban.
Bupati Jombang Warsubi menyampaikan, bahwa jawaban pertanyaan dari Fraksi PDI Perjuangan terhadap tahapan RPJMD yang masih bersifat umum. Untuk itu Bupati Warsubi menjelaskan tentang pentahapan dalam RPJMD merupakan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati.
“Dalam setiap tahapan sudah ditentukan prioritas utama yang akan dilakukan pada setiap tahun, serta menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” terang Bupati Warsubi.
Bupati yang baru menjabat selama empat bulan tersebut juga menanggapi masukan terkait pembangunan infrastruktur. Maka dari itu, Bupati Warsubi menyatakan sepakat bahwa pembangunan infrastruktur di Jombang harus memprioritaskan sektor-sektor yang terkait dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat.
“Selain itu, pembangunan infrastruktur harus menghubungkan pusat kegiatan dengan jaringan jalan kabupaten, provinsi, dan nasional,” terangnya.
Bupati Warsubi juga menambahkan, program “Asta Cita” di dalamnya juga terdapat program prioritas pelayanan kesehatan bagi semua masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pelayanan posyandu sesuai standar melalui pemberdayaan masyarakat desa, perlindungan untuk balita, ibu hamil dan menyusui, pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk pemberian susu, Pemberian Makanan Tambahan (PMT), imunisasi.
“Selain itu pemantauan tumbuh kembang dan penyuluhan kesehatan yang diharapkan dapat meningkatkan angka kesehatan masyarakat dan mempercepat angka penurunan prevalensi stunting,” urai mantan Kades Mojokrapak kecamatan Tembelang.
Sementara itu, Ketua DPRD Jombang Hadi Atamji mengungkapkan, seluruh fraksi di DPRD Jombang telah menerima jawaban tersebut dan akan melanjutkan pada proses pembahasan selanjutnya.
“Alhamdulillah, semua fraksi menerima jawaban Bupati,” ujar Hadi Atmaji yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Jombang.
Politisi PKB yang terpiliha dari Dapil 1 tersebut juga menjelaskan, sebelumnya dalam pemandangan umum fraksi, terdapat sejumlah catatan penting telah disampaikan. Salah satu topik utamanya menyangkut isu pemerataan pembangunan serta upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Adapun catatan seperti pemerataan pembangunan dan upaya peningkatan pendapatan daerah tentunya untuk menyukseskan visi pembangunan Jombang agar bisa terealisasi,” pungkas pria kelahiran Lumajang 28 Mei 1969 lalu. (sal)
